Penguatan sistem hukum merupakan langkah yang sangat penting untuk memperketat penegakan hukum terhadap pelanggaran. Sistem hukum yang kuat akan memberikan dasar yang kokoh bagi penegakan hukum yang efektif dan adil.
Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum dari Universitas Indonesia, penguatan sistem hukum harus dilakukan secara komprehensif. “Penguatan sistem hukum tidak hanya sebatas pada pembentukan undang-undang yang baru, tetapi juga melibatkan perbaikan dalam proses peradilan, peningkatan kualitas aparat penegak hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat,” ujar Prof. Hikmahanto.
Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran, penguatan sistem hukum bisa dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga tersebut akan mempercepat proses penegakan hukum dan mengurangi potensi kebocoran dalam penegakan hukum.
Selain itu, penguatan sistem hukum juga bisa dilakukan dengan memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan hukum. Hal ini akan memastikan bahwa hukum yang ada benar-benar ditegakkan dengan adil dan tidak diskriminatif.
Menurut Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM Indonesia, “Penguatan sistem hukum adalah kunci utama dalam memastikan keberhasilan penegakan hukum. Tanpa sistem hukum yang kuat, penegakan hukum akan rentan terhadap manipulasi dan intervensi.”
Dengan adanya penguatan sistem hukum yang komprehensif, diharapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran dapat dilakukan secara lebih efektif dan adil. Masyarakat pun akan merasa lebih percaya terhadap keadilan hukum yang ditegakkan. Sebagai warga negara yang baik, mari kita dukung upaya penguatan sistem hukum untuk memperketat penegakan hukum terhadap pelanggaran.